Record kerjasama Proyek yang telah diselenggaran KK Geodesi

Telah cukup banyak kerjasama proyek yang dilakukan KK Geodesi dengan Badan atau Instansi dan juga kalangan profesi. Berikut ini diberikan beberapa contoh record kerjasama proyek yang telah diselenggarakan oleh KK Geodesi dalam beberapa tahun ini.  Kerjasama proyek dilakukan dengan beberapa instansi dan kalangan profesi seperti BAKOSURTANAL melalui proyek penentuan koordinat batas negara Indonesia Papua New Guinea, Indonesia Timor Leste, dan Indonesia Malaysia, PERTAMINA melalui proyek penyatuan DATUM GEODETIK, dan Perusahaan Minyak BP melalui proyek Monitoring Platform (Oil Ridge) Subsidence.

Dokumentasi Monitoring Oil Platform Subsidence

Dalam bidang deformasi, Teknologi GPS diterapkan salah satunya untuk penelitian Platform minyak (oil Ridge) Subsidence (Penurunan Platform). Melalui kerjasama antara BP dengan KK Geodesi lewat LAPI-ITB telah dilakukan survey GPS untuk pemantauan platform subsidence di Area LIMA F/S dan KLA F/S sebanyak 4 kali pengukuran.  Langkah untuk mengetahui besar dari nilai Platform Subsidence prinsipnya adalah dengan membandingkan hasil pengamatan komponen tinggi GPS hasil pengamatan satu dengan pengamatan sebelumnya.  Tujuan dari kegiatan Survey GPS ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari penurunan  platform berdasarkan variasi temporal dan variasi spasial, untuk selanjutnya dijadikan masukan bagi upaya pemeliharaan Platform dan bagi upaya risk assesment

klxa2.JPGarco1.GIFlla_2.JPGla_2.JPGl-serv_4.JPGtle_1.JPG

Pada pekerjaan pemantauan Platform Subsidence di daerah Anjungan Minyak BP ini dilakukan survei GPS metoda Statik dengan lama pengamatan sekitar 12-24 jam, dengan banyaknya titik amat yaitu 13 buah Platform. Lama waktu pengamatan GPS yang ditentukan bertujuan untuk memperoleh ketelitian posisi tinggi teliti yang akan digunakan dalam melakukan analisis subsidence.   Banyaknya receiver GPS yang dilibatkan dalam pengamatan yaitu sebanyak 4 buah receiver tipe Geodetik dual frekuensi. Satu buah receiver digunakan sebagai referensi, dan sisanya digunakan sebagai rover (receiver yang dipasang di tiap titik amat Platform).

—————————————————————————————————————————————————

Dokumentasi Short Baseline Test

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pekerjaan pembangunan CBDRF (Common Border Datum Reference Frame), dan penentuan batas Negara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan peralatan receiver GPS melalui pengamatan Short Baseline Test.  Teknik Short Baseline Test ini dilakukan dengan membandingkan jarak baseline yang diperoleh dari hasil pengamatan GPS dengan jarak yang diperoleh dari hasil pengamatan EDM/ETS. Perbedaan jarak yang diberikan oleh masing-masing sistem, akan digunakan sebagai paramater kualitas peralatan receiver GPS, yang selanjutnya akan digunakan dalam kegiatan proyek seperti yang telah disebutkan di atas.  Pekerjaan pengamatan Short Baseline Test di lapangan dilakukan selama 4 hari. Sementara itu pengolahan data GPS, EDM dan pelaporan sekitar satu minggu.

s2020034.JPG s2020022.JPGs2020029.JPG shortes.JPG

Pada pekerjaan pengecekan kualitas receiver GPS melalui Short Baseline Test ini dilakukan survei GPS metoda rapid statik dengan lama pengamatan sekitar 10-30 menit, dengan banyaknya titik amat yaitu 6 buah pilar yang dipasang masing-masing dengan interval jarak sekitar 20 meter, 80 meter, 100 meter, dan 200 meter.  Banyaknya receiver GPS yang di cek yaitu sebanyak 8 buah receiver tipe Geodetik dual frekuensi. Satu buah receiver digunakan sebagai referensi, dan sisanya digunakan sebagai rover (receiver yang bergerak dari titik amat satu ke titik amat lainnya.

————————————————————————————————————————————————–

Dokumentasi Proyek CBRF Batas Indonesia-Timor Leste

Setelah Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia, kemudian menjadi negara baru dengan nama Timor Leste, maka penentuan batas antar kedua negara ini menjadi isu krusial.  Batas negara harus jelas ditentukan antara kedua negara tersebut.  Salah satu bentuk kegiatan yang ada yaitu dengan melakukan pembangunan CBRF.
Alasan yang dapat dikemukakan tentang pentingnya pembangunan CBRF untuk kegiatan penentuan batas negara, yaitu:

1) untuk memberikan sistem dan kerangka koordinat referensi yang seragam dan  konsisten untuk keperluan pengadaan data dan    informasi spasial, baik berupa koordinat titik-titik batas, peta batas, maupun sistem informasi batas,
2) dengan adanya data dan informasi spasial batas yang mengacu pada suatu datum bersama yang terdefinisi secara baik dan    akurat, maka konflik batas dapat diminimalkan, dan penataan ruang kawasan perbatasan dapat dioptimalkan, karena mengacu    pada datum yang telah disepakati bersama,
3) pekerjaan survei pemetaan batas dapat dibuat lebih fleksibel, tanpa tergantung waktu dan siapa yang melaksanakan,
4) memudahkan penyelesaian konflik perbatasan yang terkait dengan kekisruhan menyangkut data dan informasi keruangan    (spasial), seandainya terjadi, peremajaan (updating) data dan informasi spasial yang terkait dengan kawasan perbatasan    akan lebih mudah dilakukan seandainya diperlukan.

dscf0042.JPG dscf0043.JPG dscf0047.JPGt208132.JPG

Mengingat penting dan strategisnya peran dari datum bersama ini, maka pengkajian dan pembangunan CBRF perlu dilaksanakan secara baik dan sistematis, sehingga dapat berkontribusi maksimal untuk proses penataan dan pengelolaan batas negara.  BAKOSURTANAL sebagai koordinator yang membidangi masalah CBRF ini melakukan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait diantaranya dengan ITB melalui KK Geodesi, melakukan kegiatan pembangunan CBRF batas Indonesia dengan Timor Leste.

—————————————————————————————————————————————————

Dokumentasi Penyatuan DATUM di PERTAMINA

Salah satu permasalahan yang dihadapi PERTAMINA pada pemetaan di era sebelum 1998 di areal WKP Pertamina adalah digunakannya titik-titik Astronomi sebagai acuan pemetaan.  Hal ini dilakukan karena terbatasnya titik-titik triangulasi yang terdapat di areal survey Pertamina,terutama di daerah Sumatera Selatan dan Jambi. Titik Astronomi sebagai acuan pemetaan bersifat lokal,  sehingga tidak selalu memiliki kecocokan geometris yang diperlukan pada pengukuran topografi.  Hal tersebut mengakibatkan lintasan-lintasan seismik dari tahun yang berbeda yang saling overlap tidak tepat diperpotongan antara kedua lintasannya (crossing line).  Hal ini dapat berakibat mis-interpretasi yang sangat merugikan dalam eksplorasi migas.  Pada tahun 1989 €“ 1990 telah dilakukan usaha penyatuan sistem koordinat seismik di seluruh areal WKP Pertamina melalui pekerjaan pengukuran dan perhitungan kembali data koordinat seismik dalam datum Bessel 1841.

Data koordinat seismik tersebut telah disimpan di data base koordinat seismik di MDTI Jasa Teknik Dit. Hulu dan digunakan untuk kegiatan operasi Migas Pertamina.  Sedangkan survei-survei seismik Pertamina edisi 1989 €“ 1995 sebagian masih ada juga yang menggunakan data titik ikat yang tidak homogen yang berupa astronomi. Untuk mengatasi permasalahan ketidaksamaan sistem koordinat tersebut di atas yang disebabkan oleh acuan pemetaan yang bersifat lokal diperlukan upaya penyatuan sistem koordinat Migas yang meliputi koordinat seismik dan koordinat sumur pemboran dengan cara mentransformasikan koordinat Bessel (lama) ke sistem koordinat WGS 1984 (baru).

s2020055.JPGs2020094.JPGs2020006.JPG s2010021.JPG

Untuk mengintegrasikan spatial lama ke datum global WGS 1984 diperlukan parameter transformasi datum.  Metode yang digunakan adalah pengukuran titik sekutu (common point) yang berupa BM seismik lama maupun sumur lama dengan pengukuran GPS yang terikat ke kerangka Horisontal GPS Nasional €“ Bakosurtanal sehingga titik-titik tersebut mempunyai koordinat baru hasil pengukuran GPS.  Dengan perhitungan matematis tertentu dapat diperoleh hubungan matematis dari koordinat lama (bessel) ke koordinat baru (WGS 84) yang berupa parameter transformasi datum.  Sehingga data koordinat lama dapat bermigrasi ke datum yang baru yaitu datum WGS 1984 yang homogen dan konsisten ketelitiannya.  Dengan upaya ini diharapkan permasalahan koordinat dalam pekerjaan migas dapat segera terpecahkan dengan tuntas.

Kegiatan penyatuan Datum kemudian dilakukan oleh PERTAMINA dengan melibatkan ITB melalui KK Geodesi sebagai partner.  Pekerjaan ini membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun.  Harapan setelah selesainya pekerjaan penyatuan datum ini, maka permasalahan yang dahulu muncul dalam hal sistem koordinat menjadi teratasi.

—————————————————————————————————————————————————

Dokumentasi Penentuan Koordinat Batas Indonesia-Papua

Untuk menuntaskan masalah perbatasan negara Indonesia dengan Negara tetangga, masih banyak hal yang perlu dilakukan.  Satu diantaranya yaitu dilakukannya pengecekan koordinat titik-titik batas dengan menggunakan teknologi baru yaitu GPS. Tujuan pengecekan dengan GPS karena sistem ini memiliki Datum Global yang lebih jelas, yang dapat mempermudah dalam hal pengaturan batas daerah atau negara.  BAKOSURTANAL dengan KK Geodesi dan ditambah dengan instansi lainnya seperti DIPTOP TNI AD telah melakukan kerjasama dalam hal penentuan koordinat batas antara Indonesia dan Papua New Guinea.
KK Geodesi dipercaya sebagai institusi yang bertugas melakukan pengolahan data GPS, sehingga menghasilkan koordinat-koordinat titik batas.  Sementara itu pengamatan lapangan dipercayakan kepada DIPTOP TNI AD, dibantu oleh KK Geodesi, dan dibawah koordinator orang BAKOSURTANAL.  Pengambilan data dilakukan dengan metode survai GPS menggunakan GPS tipe Geodetik dual frekeunsi merk LEICA seri 500 dan TRIMBLE 4000 SSI. Software pengolahan data yang digunakan yaitu software ilmiah Bernese.

—————————————————————————————————————————————————

Dokumentasi Proyek CBRF Batas Indonesia-Malaysia

Kerangka Referensi Bersama Batas Negara (Common Border Reference Frame, disingkat CBRF), merupakan realisasi dari suatu sistem referensi koordinat atau datum bersama (common datum). Secara praktis CBRF direpresentasikan di lapangan dengan beberapa titik (tugu, monumen, pilar) kerangka yang koordinatnya diketahui dengan tingkat ketelitian tinggi dalam datum bersama yang disepakati oleh negara-negara yang berbatasan.
Dalam penataan batas antar negara ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan tentang pentingnya datum bersama (yang direalisasikan di lapangan dengan CBRF) untuk kegiatan penentuan posisi serta survei pemetaan, yaitu:

1) untuk memberikan sistem dan kerangka koordinat referensi yang seragam dan konsisten untuk keperluan pengadaan data dan    informasi spasial, baik berupa koordinat titik-titik batas, peta batas, maupun sistem informasi batas,
2) dengan adanya data dan informasi spasial batas yang mengacu pada suatu datum bersama yang terdefinisi secara baik dan    akurat, maka konflik batas dapat diminimalkan, dan penataan ruang kawasan perbatasan dapat dioptimalkan, karena mengacu    pada datum yang telah disepakati bersama,
3) pekerjaan survei pemetaan batas dapat dibuat lebih fleksibel, tanpa tergantung waktu dan siapa yang melaksanakan,
4) memudahkan penyelesaian konflik perbatasan yang terkait dengan kekisruhan menyangkut data dan informasi keruangan    (spasial), seandainya terjadi, peremajaan (updating) data dan informasi spasial yang terkait dengan kawasan perbatasan    akan lebih mudah dilakukan seandainya diperlukan.

Mengingat penting dan strategisnya peran dari datum bersama ini, maka pengkajian dan pembangunan CBRF perlu dilaksanakan secara baik dan sistematis, sehingga dapat berkontribusi maksimal untuk proses penataan dan pengelolaan batas negara.  BAKOSURTANAL sebagai koordinator yang membidangi masalah CBRF ini melakukan kerjasama dengan instansi dan institusi terkait diantaranya dengan ITB melalui KK Geodesi, melakukan kegiatan pembangunan CBRF batas Indonesia dengan Malaysia.

 

Berita Terkait